Header Ads

LSM LINAP Soal Pengadaan Mabeler Anggaran 87 Miliar

Ketua Umum Lembaga Investigasi Anggaran Publik (LINAP), Baskoro 
POSPUBLIKNEWS.com, JAKARTA - Proses tender ulang pengadaan meja dan kursi siswa untuk sekolah di Provinsi DKI Jakarta dengan nilai anggaran Rp 87 miliar oleh Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, dinilai melanggar Pepres 54 tahun 2010 pasal 6 huruf (f) tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Hal itu Ketua Umum Lembaga Investigasi Anggaran Publik (LINAP), Baskoro angkat bicara terkiat lelang yang dilakukan dari Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Ia menjelaskan, proyek yang dimenangkan oleh PT Araputra Fortuna Perkasa dengan harga penawaran Rp 74 miliar ini juga diduga kuat, melanggar Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) RI no. 06 tahun 2016 pasal 40 (1) berbunyi K/L/D/I wajib melakukan e-purchasing terhadap barang dan jasa yang sudah di muat dalam sistem katalog elektronik.

“Karena terindikasi sudah melanggar Perpres No 54 Tahun 2010 pasal 6 huruf (f), maka kita minta panitia untuk membatalkan tender proyek tersebut. Jika tidak membatalkannya, kita akan menempuh ke jalur hukum.” tegas Ketua Umum Lembaga Investigasi Anggaran Publik, Baskoro Kepada wartawan dikantornya. Rabu, (25/7/2018) Jakarta.

Baskoro mensinyalir, sejak awal hingga selesai proses tender tersebut sudah ada terindikasi pelanggaran karena menurut dia, barang yang sudah di e-catalogkan tidak boleh di tenderkan kembali, terkecuali harga satuan barang yang dilelang lebih rendah dari harga e-catalog.

“Jelas ini aneh, masa harga satuan lebih tinggi dari harga di e-katalog. Ada apa?.” ulas Baskoro.

Bukan hanya itu, Baskoro juga mengungkap, sesuai data dilapangan, ada beberapa butir dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh panitia tender yakni, pemenang lelang, PT Araputra Fortuna Perkasa yang didug tidak memiliki sartifikat SNI sesuai spek barang dan jasa yang diminta oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta.

Lebih lanjutnya dirinya mengungkapkan, SNI yang dimiliki PT Araputra untuk meja dan kursi adalah berbahan kayu. Sedangkan menurut Badan Sertifikasi Nasional, PT Araputra tidak bisa menggunakan merk Traforka SNI 168.SNI-145.

“Jika tetap lelang ini tidak dibatalkan, tentu dapat dipidanakan. Sebab, ada pada butir di Perpres No 54 Tahun 2010 yang dilanggar,” jelas Baskoro

Dikatakannya, permasalahan ini telah disampaikan ke Inspektur, Plt. Kepala BPPBJ Provinsi DKI Jakarta, Gubernur, Direktur Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah II LKPP dan Plt Kepala Dinas Pendidikan.

“Tapi, jawaban Disdik Prov Jakarta mengatakan bahwa, pelaksanan itu sudah sesuai Pepres 54 tahun 2010 dan perubahannya Pepres Nomor 4 Tahun 2015,” sebut Baskoro, sesuai surat jawaban Disdik Jakarta 9683/0-76.7 tertanggal 4 Juli 2018.

Maka itu dirinya dalam waktu dekat juga akan melaporkan ke penegak hukum. Oknum pejabat yang dilaporkan adalah Ketua BP2JB dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.

“Oknum pejabat ini harus mempertanggungjawabkan indikasi pelanggaran Perpres No 54 Tahun 2010 dan Peraturan LKPP, sebab tidak tertutup kemungkinan oknum pejabat tersebut menerima ‘ipit-ipit’ dari rekanan yang dimenangkan,” sindir Baskoro sembari menambahkan, berkas dokumen perusahaan rekanan yang dimenangkan terindikasi bermasalah.

Sementara, Ketua BP2 JB Provinsi DKI Jakarta ketika menanggapi hal itu mengatakan, pemaketan proyek pengadaan meja dan kursi melalui proses pelelangan umum merupakan kewenangan Kuasa Penggumna Angaran (KPA) dalam hal ini Kepala Dinas Pendidikan.

“Jadi keputusan pemaketan proyek itu merupakan kewenangan dinas masing–masing. Kalau tugas kita hanya memberikan bintek, kosultasi, penyelesaian sanggah dan penanganan pengaduan pengadaan barang dan jasa sesuai Pergub Nomor 261 Tahun 2016 tentang organisasi dan Tata Kerja BP2JB DKI Jakarta pasal 3 ayat (2) huruf L.” jelas Baskoro menunjukan surat jawaban dari BP2JB nomor 1175/-076.7 ketika dikonfirmasi tertanggal 18 Juli 2018. (*)

repoter: jelly
Diberdayakan oleh Blogger.