Header Ads

Setop Pelayanan Publik Dengan Serentak Akhirnya 12 Camat Kota Bekasi Di Periksa Ombudsman


Salah satu Kantor Pelayanan publik yang Tutup dengan menempelkan Informasi Pelayanan Sedang dalam " Offline "

POSPUBLIKNEWS.comKota Bekasi - Dalam Aksi menghentikan pelayanan publik secara serempak di 56  kelurahan dan 12  kecamatan se Kota Bekasi yang terjadi pada Jumat (27/7) lalu, akhirnya berbuntut panjang.

Sehingga pihak Ombudsman dari  Perwakilan Jakarta Raya menurunkan tim investigasi ke kantor Pemerintah Kota Bekasi untuk mengetahui alasan pelayanan publik terhenti secara massal pada Selasa (31/7/18) kemarin.

Kini ombudsman melayangkan surat panggilan kepada 12 camat se Kota Bekasi untuk dipintai keterangan pada Kamis (2/8/18).
Sejumlah 12 Camat se Kota Bekasi, tersebut untuk dimintai kehadirannya ke kantor Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jakarta Raya di Jalan HR.Rasuna Said Kavling C-19, Jakarta Selatan.

Tim Ombudsman telah mengirimkan Surat panggilan yang dilayangkan ombudsman bernomor: 0094/PW34-SRT/VII/2018, perihal: Panggilan Terkait Dugaan Maladministrasi.
Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kota Bekasi.

Sehingga dengan  surat itu juga telah ditetapkan pembagian waktu pemeriksaan atau dipintai keterangan terhadap 12 camat se kota Bekasi  di ruang Lantai 3 Gedung Ombudsman.

Dalam Pemeriksaan oleh Ombudsman yaitu  untuk Camat Bantargebang, Bekasi Barat, Bekasi Selatan, Bekasi Timur pada pukul 08.30-10.30 WIB.
Serta  untuk Camat Bekasi Utara, Medan Satria, Jatiasih, Jatisampurna di jadwalkan pada pukul10.30-12.30 WIB.

Sedangkan untuk Camat Mustikajaya, Pondokgede, Pondok Melati, Rawalumbu pada pukul 14.00-16.00 WIB. 

Pemeriksaan dari 12 Kecamatan tersebut adalah sebagai dipinta keterangan dengan terjadi terkait dugaan Maladministrasi yang telah terjadi pada waktu hari Jumat lalu ( 27/7/18) dengan secara pelayanan publik tutup dikarenakan  pelayanan sedang " Offline" (*/Red)


Diberdayakan oleh Blogger.