Header Ads

Lurah Bekasi jaya Door To- Door Tagih Wajib Pajak PBB Ketingkat RW se Bekasi Jaya


Door to- door tagih wajib pajak di kantor Sekretariat RW 15 dihadiri oleh Kabag Bina Tata Pemerintah ( Tapem) Kota Bekasi, Hj. Junarsih dan Lurah Bekasi Jaya Ngadino.SAP berserta Ketua RW 15 Perumahan Bekasi Permai.

POSPUBLIK NEWS.COM
Tunggakan pajak bumi dan bangunan (PBB) yang masih menjadi beban pemkot Bekasi
karena itu, Dinas ( Bapenda ) kota gencar melakukan door-to-door untuk menagih utang pajak tersebut.

Kelurahan Bekasi Jaya, Bekasi Timur , telah melaksanakan  door to-door dalam menelusuri wajib pajak (WP) yang masih memiliki tunggakan di wilayah sehingga melakukan pengeposan penagihan pajak bumi bangunan (PBB) dilingkungan RW 13 dan RW 15  di daerah Perumahan wilayah Kelurahan Bekasi Jaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi.


Yang didampingi oleh Kabag Bina Tata Pemerintah ( Tapem) Kota Bekasi, Hj. Junarsih dan Lurah Bekasi Jaya Ngadino.SAP berserta Ketua RW 15 Perumahan Bekasi Permai.


Dari 436 wajib pajak yang didatangi, tim Obsir PBB Kelurahan Bekasi Jaya, Bekasi Timur,  masih adanya yang belum membayar wajib pajak  sehingga dilakukan Obsir yang dibuka secara door to-door  door dikantor sekertariat RW seperti di RW 15 Bekasi jaya Perum Bekasi Permai hanya berhasil menemui dua borang  wajib pajak yang telah membayar. 

Ada yang sudah pindah,  dan ada pula wajib pajak yang berada di luar kota susah ditemui wajib pantai nya. " Ya begini. Sering kali mereka tidak ada di tempat. Dihubungi bolak-balik ya tidak ada respons,’’ kata Lurah Bekasi jaya Ngadino.SAP.

Kondisi tersebut menjadi penghambat besar tunggakan PBB di pemkot  Bekasi yang masih membeludak. Besaran piutang PBB wajib pajak beragam.

Menurut Lurah Bekasi jaya Ngadino, Karena wajib pajak tidak ada di lokasi, tim Obsir dari kelurahan Bekasi jaya , tidak bisa berbuat banyak. Sehingga Lurah Bekasi jaya hanya memastikan kepada pegawai kelurahan Bekasi jaya selaku tim obsir untuk segera menghubungi wajib pajak bumi dan bangunan.
Namun, lanjut Ngadino, masih banyak wajib pajak yang menunggak. Bukan hanya 1-2 tahun, tunggakan pajak yang ditanggung  3- 4 tahun.

Setiap tahun jatuh tempo pembayaran PBB terjadi pada Mei, Juni, Juli, dan Agustus. Jika wajib pajak telat sebulan saja, mereka harus membayar denda 2 persen dari besaran piutang sedang untuk saat ini tidak adanya membayar denda sampai akhir bulan Desember 2018. " Itu berlaku kelipatannya sejak jatuh tempo,’’ ungkapnya.

Karena itu, pemkot semakin gencar menuntaskan piutang PBB dengan mendatangi rumah wajib pajak. Hampir setiap hari ada delapan tim yang diterjunkan ke lapangan.

" Satu tim terdiri atas 5–10 orang,’’ jelas Ngadino.
Saat menangih, kendala tentu sering ditemukan tim Obsir. Selain alasan berada di luar kota, wajib pajak kerap mangkir lantaran tidak mau ditemui tim Obsir.

Kalau sudah begitu, tim Obsir PBB tidak segan-segan menegur sebagai peringatan wajib pajak kerumah- rumah." Seringnya kalau di rumah-rumah besar yang memang penghuninya jarang di rumah,’’ ucapnya.

Ngadino, tidak memungkiri bahwa piutang wajib pajak PBB selalu ditanggung pemkot. Padahal, tambah dia, sistem pembayaran semakin dipermudah pemkot.

" Bayar pakai mobile banking , Indomaret , Alfamart atau ke petugas pamor, dan bisa juga melalui kantor kelurahan Bekasi  jaya , saat ini sudah bisa, lansung,’’ ungkapnya. (*)

Editor : Saiful


Diberdayakan oleh Blogger.