Header Ads

Sekdis Bapenda Kota Bekasi Pasang Spanduk Sosialisasi PBB Di Setiap Wilayah Kecamatan

Sekdis Bapenda Kota Bekasi Karya Sukmawijaya sedang membentangkan Spanduk dalam mensosialisasikan Bayar Pajak di Prapatan Pekayon Jaya Bekasi Selatan


POSPUBLIK.NEWS.COM-Kota Bekasi.- Pajak Bumi Bangunan (PBB) di Kota Bekasi masih belum terpenuhi target padahal  pembayaran PBB telah jatuh tempo pada bulan September lalu. Yaitu  jatuh pada tanggal 10-Septemeber 2018, sehingga dilakukan nya sosialisasi dengan menggunakan Spanduk dan baliho yang di pasang di 12 Kecamatan se Kota Bekasi.


Sehingga telah dilakukan pemasangan sepanduk sebayak 113 spanduk yang di pasang di setiap sudut Prapatan , khusus area yang dilintasi oleh pengguna jalan, bahkan juga di setiap bilbot yang ada di area jalan di kota Bekasi, dalam memberikan sosialisasi terhadap wajib pajak yang masih menunggak pajak PBB. Ini sebagai wujud penyampaian juga terhadap masyarakat Kota Bekasi.


Sementara menurut Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bekasi, Aan Suhanda mengatakan, bila diuangkan total tunggakan itu mencapai Rp 439 miliar. Angka itu, kata dia, belum termasuk denda sebesar dua persen.

" Pendapatan asli daerah (PAD) lewat PBB sangat penting untuk menutupi kebutuhan keuangan pemerintah daerah," katanya

Menyusul kejadian ini, kata Aan, pihaknya telah melakukan berbagai upaya. Salah satunya menerbitkan surat penagihan kepada wajib pajak mulai Senin (1/10). Bahkan 398 pegawai Bapenda diterjunkan untuk memberikan surat tersebut ke tingkat RW dan RT di wilayah setempat.

" Kita juga rutin mensosialisasikan  berbagai macam khususnya dengan menyampaikan kepada, Kecamatan, Kelurahan, RT dan RW , juga dengan memangsanya Spanduk penyampaian bayar lah pajak PBB tepat waktu .bahkan penyampaian sosialisasi ini kepada masyarakat bahwa pajak yang dibayar masyarakat sangat membantu pemerintah dalam pembangunan daerah," ujarnya.

Tidak hanya itu, para camat dan lurah juga turut diberdayakan untuk melakukan penagihan. Adapun bagi para wajib pajak dengan nilai piutang yang cukup besar seperti perusahaan, penagihan dilakukan dengan pendampingan Kejaksaan Negeri Kota Bekasi.

"Namun berdasarkan pendataan kami, jumlah wajib pajak besar berupa perusahaan tak terlalu banyak, sehingga yang lebih dominan ialah wajib pajak pribadi," jelasnya.

Aan menilai, kesadaran masyarakat untuk melaksanakan kewajibannya kepada pemerintah setiap tahun ini cukup rendah. Lembaganya tidak berhasil memenuhi target perolehan PBB secara maksimal sebelum jatuh tempo, karena prinsip PBB menunggu kesadaran dari masing-masing wajib pajak. Selama masa pembayaran, pihaknya mengingatkan masyarakat lewat sosialisasi ke rumah-rumah warga atau kegiatan publik.

"Masyarakat memang harus diingatkan terus, namun karena kini sudah lewat batas waktunya, akhirnya kami turun tangan melakukan penagihan. Apalagi kondisi saat ini pemerintah sedang butuh uang," kata Aan.

Aan menargetkan, sekitar 80 persen dari potensi piutang itu akan dapat teralisasi. Dia berharap agar masyarakat sadar terhadap kewajibannya kepada pemerintah dalam membayar pajak. "Setiap tahunnya target PAD selalu bisa tercapai. Tahun ini juga akan kami upayakan semaksimal mungkin dengan kerja, kerja, kerja menghasilkan pemasukan untuk kas daerah," katanya.

Sekretaris Bapenda Kota Bekasi Karya Sukmajaya menambahkan, target PBB Kota Bekasi di APBD 2018 murni sebesar Rp 340 miliar. Dari target itu, pemerintah telah merealisasikan pendapatan dari sektor PBB sekitar 86,9 persen atau senilai Rp 274 miliar.

Kemudian dalam penyusunan APBD-Perubahan, pemerintah menaikan target PBB hingga Rp 465 miliar. Dia meyaikini, angka ini bakal diperoleh mengingat nilai piutang PBB di masyarakat sebesar Rp 439 miliar dan belum termasuk denda dua persen. "Pemerintah menaikan target karena yakin, potensi perolehan pendapatan PBB tinggi," kata Karya.

Karya Sukmawijaya, mengatakan dengan pemasangan spanduk dan baliho di 12 wilayah Kecamatan, supaya dapat memberikan pengetahuan dan memberikan masyarakat agar dapat membayar pajak PBB , bahkan di tahun ini utang piutang pajak tidak dikenakan denda alias adanya pembebasan denda pajak.ujar Sekdis Bapenda Kota Bekasi. Karya Sukmawijaya (*)

Editor Saiful

Diberdayakan oleh Blogger.