Header Ads

Surat Edaran SETDA Menjadi Tanda Tanya Masyarakat

Rian (LKPK Ketua DPC Kota Bekasi)

POSPUBLIKNEWS.COM - Lembaga Komunitas Pengawas Korupsi (LKPK) DPC Kota Bekasi mensoal terkait adanya surat edaran yang telah dikeluarkan dari SETDA (Sekertaris Daerah) terkait pemberitahuan pemilihan Pejabat Wilayah, RT (rukun tetangga) dan RW (rukun warga) telah diperpanjang masa jabatannya sampai pemilihan Capres.

Hal tersebut, Rian Ketua LKPK DPC Kota Bekasi mengatakan terkait adanya surat edaran tersebut, salah satu diwilayah Bantargebang Kota Bekasi, warga setempat menjadi bimbang dan menjadi  tanda tanya, yang seharusnya sudah ada pemilihan RT dan RW.

"Dikarnakan adanya surat edaran yang telah dikeluarkan dari SETDA Kota Bekasi. Isi surat tersebut kita lihat telah menyebrang dari koridor, yang sudah dijelaskan di UU Kemendagri (Kementrian Dalam Negeri), kata Rian. Jum,at (05/10).

Ia pun mengatakan, salah satu wilayah yang kami temukan, RT dan RW yang ada di wilayah Bantargebang yang sudah habis masa baktinya (SK-red), menjadi konflik regional. Dua surat yang telah diterbitkan oleh SETDA Kota Bekasi dengan isi surat yang berada dengan waktu berbeda. 

Rian memaparkan, sebelum dilantiknya Walikota Bekasi, Sekertaris Daerah (SETDA) Kota Bekasi mengeluarkan surat edaran sifat penting No.100/3628 tertanggal 11Juli 2018, dengan isi surat sebagai berikut.

"Berkenaan dengan surat edaran Sekertaris Daerah No. 100/ 5799 - Setda - Tapem pertanggal 7 Agustus 2017 tentang pemilihan dan pemekaran RT dan RW dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:"

1. Ketua Rt dan Rw yang masa bhaktinya diperpanjang sesuai dengan surat edaran tersebut agar segera dilakukan pemilihan setelah pelantikan walikota bekasi terpilih priode 2018 - 2023.

2. Agar segera dilakukan tahapan pemilihan ketua RT dan RW yang masa bhaktinya diperpanjang tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan Daerah Nomor 05 tahun 2015 tentang pedomana pembentukan Rukun Tentangga dan Rukun Warga. 

3. Agar segera dilakukan rekapitulasi masa bhakti ketua RT dan RW dan disampaikan ke bagian tata pemerintahan sekertaris daerah kota bekasi paling lambat tanggal 17 juli 2018. 

Lebih lanjutnya ia menambahkan, Surat edaran  kedua SETDA mengeluarkan kembali setelah Walikota Bekasi dilantik, surat SETDA Nomor.100/4918 tertanggal 20 sept 2018, isi surat sebagai berikut: 

"Berkenaan akan diselenggarakannya pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta pemilihan Legislatif tahun 2019 dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:"

1. Agar menginventarisasi masa bhakti ketua RT dan RW yang telah habis masa jabatannya di wilayahnya masing-masing. 

2. Melaksanakan tahapan-tahapan pemilihan ketua RT dan RW pada poin 1 sesuai dengan peraturan daerah No 05 tahun 2015 tentang pedoman pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga. 

3. Berdasarkan poin 1 dan 2 untuk menjaga stabilitas dan kondusifitas wilayah maka Camat dapat memperpanjang masa bhakti Ketua RT dan RW serta tidak melakukan pemilihan RT dan RW sampai tahapan Presiden dan wakil Presiden serta pemilihan Legislatif berakhir. 

Lebih lanjutnya ia menegaskan, janganlah demokrasi dihambat biarkan masyarakat melaksanakannya. Demokrasi pemilihan Ketua RT dan RW,  Camat dan Lurah harus melihat perkembangan di wilayah masing-masing misalkan di wilayah Kelurahan Bantargebang, Khususnya di RW 008  masyarakatnya mengingkan agar segera dilaksanakannya pemilihan ketua Rukun Warga. (*) 

oleh: Hadi
editor: jelly
Diberdayakan oleh Blogger.