Header Ads

Bawaslu Dan BPPKD Gelar Kegiatan sosialisasi pengawasan pemilu 2019 Partisipatif bagi ASN Dan Kades


POSPUBLIK.NEWS.COM
Kota Bekasi- Kegiatan  Sosialisasi pengawasan pemilu  partisipatif bagi aparatur sipil  negara (ASN) baik tingkat pusat pemerintah  daerah, Kecamatan  dan Kelurahan untuk jangan mengikuti serta sebagai tim sukses atau relawan dalam pelaksanaan pemilu 2019. Hal dalam tersebut  yaitu ASN harus netral, jangan mencoba memberikan sosialisasi kepada warga sebagai pendukung caleg salah satu partai. Rabu ( 21/11/18)


Dengan adanya sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif bagi ASN, maka pihak dari Bawaslu Kota Bekasi. Khususnya Komisioner Bawaslu Kota Bekasi Ali Mahyail di temui di Hotel Merbabu Kota Bekasi ,dalam pembekalan pada ASN yang di selenggarakan oleh BPPKD Kota Bekasi mengatakan terkait pileg dan pilpres , ia memperingati dalam kapasitas sebagai Komisioner Bawaslu Kota Bekasi , agar ASN harus netral .

Hal ini sesuai dengan UU tahun 2014 tentang ASN  dan UU 7 2017 tentang pemilu 282 tentang pejabat struktural camat dan lurah serta kepala desa  yang tidak boleh ikut serta baik pribadi atau sebagai pejabat negara yang mendukung salah satu caleg atau di pilpres  bila

mana itu di lakukan oleh ASN tersebut  bisa di ancam dengan pasal 547 dengan pidana 3 tahun dan denda 36 juta. Sehingga dalam aturannya bagi ASN untuk jangan terlibat menjadi tim sukses, atau pun adanya acara yang berbaur dengan politik jangan sampai mensosialisasikan salah satu caleg, karena sudah melanggar aturan,  maka apabila adanya laporan akan menjadi masalah pidana karena ASN harus netral tidak boleh memilihak kepada caleg dalam pemilu 2019.

Menurut Komisioner Bawaslu pun untuk  ASN harus sangat intensif dengan aturan UU tersebut agar di patuhi  karena bila mana tidak di patuhi Bawaslu , akan membawa masalah ini keranah hukum . "  Ungkap Ali Mahyail berapi - api saat memberikan keterangan di lobi Hotel Merapi Membabi.  (*)

Editor : Heri/ Saiful

Diberdayakan oleh Blogger.