Header Ads

Pemasangan PJU Yang Menelan Miliaran Rupiah Di Soroti LKPK

Doc. Suhadi

POSPUBLIKNEWS.COM - Kegiatan pemasangan lampu jalan PJU (penerangan jalan umum) di wilayah Bantargebang Kota Bekasi yang memakai Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi menelan anggaran miliaran rupiah disoroti oleh salah satu lembaga. 

Hal itu, Rian Ketua Lembaga Komunitas Pengwas Korupsi LKPK DPC Kota Bekasi mensoroti kegiatan tersebut yang diduga telah melanggar Undang-undang (UU) Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

"Proyek penerangan jalan umum PJU di Kecamatan Bantar Gebang Kota Bekasi, yang meliputi Kelurahan Bantargebang Kelurahan Cikiwul,  Kelurahan Ciketing Udik dan Kelurahan Sumur Batu, Kami menduga telah melanggar Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik," kata Rian, Selasa (20/11).

Lebih lanjutnya Rian menjelaskan, Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negera yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," ulas Rian.

Pekerjaan persiapan seperti dereksi kit tak tau dimana, masih kata Rian, bobplang di tiap titik pelaksanaan proyek seperti di Kelurahan Ciketing Udik bahan-bahan tiang PJU hanya di hampar di halaman Kelurahan Ciketing Udik. Para pekerjanya juga hanya ketika masang tiang PJU dan masang kabel baru pekerja tersebut berdatangan untuk melakukan pekerjaan tersebut," bebernya. 

Rian, menambahkan anggaran proyek  PJU yang dianggarkan dari bantuan DKI Provinsi Jakarta di kelolakan ke Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2018, yang tiap titiknya mencapai miliaran rupiah, harusnya pihak Dinas terkait dan pihak ketiga harus transpan dalam melaksanakan kegitan tersebut. 

"Karena adanya proyek PJU hasil usulan masyarakat Kecamatan Bantar Gebang, bukan usulan dari pihak ketiga kami menduga proyek PJU kankangi UU No 14 tahun 2018 Tentang Keterbukaan Informasi Publik," ungkapnya. 

Kami sudah mengumpulakan semua bukti-bukti pisual dilapangan dan data anggaran PJU dalam waktu dekat ini kami akan melayangkan surat ke Dinas terkait dan BPK RI. 

Oleh: Hadi
Diberdayakan oleh Blogger.