Header Ads

E. Kustara SE selaku PPNS Kota Bekasi Berpendapat dan mengusulkan kepada Pemkot Bekasi Agar Buat Perwal Tentang Pengenaan Pajak Air Tanah


E.Kustara SE selaku Aparatur Bapenda dan PPNS Kota Bekasi

POSPUBLIK.NEWS.COM
Kota Bekasi- selaku aparatur staf /PPNS Kota Bekasi, dalam rangka meningkatkan pendapatan asli Daerah  (PAD) kota bekasi, terkait dengan pajak air tanah, bawa perusahaan yang menggunakan air di bawah tanah blum bisa di kenakan pajak mengingat sulit nya mendapatkan perizinin dari provinsi Jawa barat.

Kemudian bagi yang telah mendapatkan surat izin, harus membeli alat  meter air yg harganya cukup mahal, maka banyak pengguna air tanah tanpa membayar pajak, oleh karna itu saya E. Kustara SE selaku PPNS kota bekasi berpendapat dan mengusulkan kepada pemkot bekasi kiranya berkenan membuat peraturan Walikota Bekasi.

Tentang pengenaan pajak air tanah dengan besaran pajak di tetapkan secara jabatan, dan setelah yang bersangkuta telah mendapatkan surat izin resmi dari pemprov Jawa barat, maka ketentuan Perwal tidak berlalu ,dengan begitu para pengguna air di bawah tanah dapat di kenakan pajak walapun blum memiliki surat izin dari pemprov jabar." sehingga PAD dapat meningkat khusunya pajak air tanah."

Mayoritas Wajib pajak (WP) yang memiliki industri di wilayah . Tarif pajak air bawah tanah berdasarkan Perwal Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah sebesar Rp 1.500/m3 dari semula Rp 500/m3. Kenaikan tarif air baku disesuaikan dengan Peraturan Menteri ESDM RI Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah. Serta l terbitnya Pergub Jawa Barat Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah.

E. Kustara SE selaku PPNS Kota Bekasi , melanjutkan, dengan adanya pajak air bawah tanah tersebut maka Pihaknya akan dapat menyerap PAD untuk Pemkot Bekasi. "Kami optimis bisa tercapai target," ucapnya.

Meski begitu, ungkap  E. Kustara SE , perlu dilakukan beberapa pembenahan di lapangan. Misal, penyampaian informasi tentang kenaikan tarif kepada konsumen, termasuk pelayanan pengaduan supaya lebih cepat "Sehingga saat pelayanan pengaduan keberatan dan sebagainya ini bisa selesai lebih cepat," katanya.

Maka E Kustara.SE, berharap kepada Pemkot Bekasi, agar kiranya Perwal dapat diupayakan , supaya  semua konsumen pemanfaat air tanah jujur dalam jumlah meteran yang dimiliki.

 "Pemanfaatan air yang mereka lakukan haruslah disertai meteran sehingga petugas bisa teliti dan akurat dalam menghitung potensi pajak tersebut. Selain itu, kami mendorong agar seluruh perusahaan bisa lebih cerdas dalam menggunakan air secara efisien sesuai kebutuhan sehingga pajak bisa betul-betul dihitung sesuai penggunaan di lapangan," tuturnya. ( AVF/SF )

Editor : Saiful 

Diberdayakan oleh Blogger.