Header Ads

Pemilihan LPM Harus Lah Hajat Besar Masyarakat

H.Komarudin Anggota DPRD Kota Bekasi

POSPUBLIK.NEWS.COM
Kota Bekasi- Pemilihan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat LPM di Kelurahan Ciketing Udik Kecamatan Bantar Gebang Kota Bekasi,  Yang Menjadi Polemik di masyarakat Kelurahan Ciketing Udik, Pasalnya proses pemilihan LPM yang di duga tidak melibatkan para Ketua RT dan Tokoh Masyarakat.



Komarudin, Anggota DPRD Kota Bekasi dari Fraksi Golkar angkat bicara, Komarudin Menyatakan , Sejatinya, LPM dibentuk untuk maksud dan tujuan antara lain sebagai :

berikut: 1.Membantu kelancaran program pemerintah

2.Perencanaan dan penggawasan pembangunan

3.Mengali potensi masyarakat guna mempercepat proses pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat

4.Menciptakan lembaga pemberdayaan masyarakat sebagai wadah musyawarah serta mufakat yang transparan, akuntabel, aspiratif dan korektif, Ungkapnya.

Menurut, Komarudin, menilik pada maksud dan tujuannya, seharusnya pemilihan LPM menjadi hajat besar untuk masyarakat Karena lewat lembaga inilah posisi masyarakat sangatlah besar dalam peran sertanya di pembangunan.

Untuk itu menjadi sesuatu yang pas apabila penyelenggaraan nya dapat diakses secara luas oleh masyarakat. Tidak hanya tertafsir sempit sebagian stakeholder saja , Tandasnya.

Komarudin, Menambahkan,  Terkait dengan hak memilih dan dipilih harusnya aturan yg ada tidak mentafsirkan 1/3 RW  dukungan menjadi alat mengkebiri hak warga yang ingin mendaftar, di perda tidak d atur kaku bahwasannya dukungan RW hanya untuk satu calon, karena dimungkinkan yang mencalonkan diri lebih dari jumlah RW dari kelurahan yang bersangkutan.

Begitu juga dengan teknis pemilihan. Sudah barang tentu publik mengetahui bahwa di kecamatan bantargebang, LPM merupakan lembaga yang mengelola dana kompensasi sampah  yang di berikan oleh DKI Jakarta, yang sudah barang tentu jumlahnya sangat besar hingga hampir mencapai angka puluhan miliar rupiah , Ujarnya.

Komarudin, Menjelaskan,  Prinsip - prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat dan akuntabilitas haruslah dikedepankan, Karena dengan itu, kondusifitas akan terjaga dalam langkah lembaga tersebut kedepannya.

Masyarakat harus lebih Andil lagi dalam program dari semenjak pemilihan, perencanaan dan evaluasi, bahkan diatur dalam Perda pun prinsip - prinsip KOREKTIF dalam pengelolaan kelembaban tersebut, Tutupnya. ( Suhadi/Uci )

Editor : Saiful


Diberdayakan oleh Blogger.