Header Ads

" PERANG KEPENTINGAN " IMPOR DAN DAGANG SAMPAH




POSPUBLIK.NEWS.COM
Kota Bekasi-Bagaikan benang kusut mengurai berbagai pihak yang berkepentingan dengan impor dan dagang sampah. S

"perang kepentingan" yang sangat sulit dilacak oleh kalangan aktivis lingkungan, media massa dan kelompok anti impor sampah!? Para penguasa di atas saling lempar tangan.
Hal ini terungkap pada diskusi-diskusi dan sharing pendapatan dengan komunitas di atas. 


Mereka sudah tahu, bahwa pijakan impor sampah adalah Permendag No. 31/2016. Tetapi, sangat sulit mencari pihak yang paling bertanggungjawab ketika terjadi permasalahan seperti sekarang ini.


Kebijakan mengenai impor sampah ini tidak jelas, hanya mendasarkan pada Peraturan Menteri Perdagangan, juga ada kepentingan Kementerian Perindustrian, sementara ada peraturan perundangan yang lebih tinggi derajatnya, yakni UU No. 18/2008 tentang Pengelolaan Sampah, UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan aturan terkait. Sehingga terjadi komplikasi dan konflik kepentingan semakin terbuka, terutama pada arus tengah dan bawah.


Dalam UU No. 18/2008 ada larangan memasukan sampah ke dalam wilayah NKRI. Selama ini modus impor kertas didalamnya ada sampah plastik, logam, dll. Bahkan, terbukti secara ilmiah ada kandungan limbah berbahaya dan beracun (B3). Impor atau memasukan limbah B3 ke dalam wilayah NKRI dilarang, merupakan mandat UU No. 32/2009.

Semua itu berawal dari perusahaan/para importir kertas. Yang menjadi pertanyaan serius, mengapa pabrik kertas malah menghasilkan dan membuang ratusan ton sampah impor setiap hari? Kasus ini terjadi di Bekasi, Karawang, Mojokerto, Sidoarjo, Gersik, dll. Selama ini mereka telah terang-terangan menipu rakyat daerah dan Indonesia.

Titik-titik perjalanan impor sampah dikemas dalam kontainer-kontainer besar,  berawal dari pelabuhan kapal, terus sampah impor dibawa ke pabrik kertas dan diproses, ball-ball press dikirim kepada para pengepul besar untuk dipilah, ada yang dijual langsung ke pelapak di kampung-kampung, dan sisa-sisa pilahan dibuang ke kawasan TPA dan kampung-kampung. Harga sampah impor kategorial bagus Rp 700.000-1.000.000/truk, dan sampah jelek Rp 400.000/truk.

Perusahaan impotir sampah mengalihkan kepada pihak ketiga untuk mengelola dan memusnahkannya merupakan suatu pelanggaran serius. Semestinya perusahaan importir yang harus mengelola sendiri, termasuk limbahnya yang tidak punya nilai ekonomis.

Apalagi dibuang di sembarang tempat, seperti saluran air, kali, pekarangan kosong, bekas galian tanah, dll. Bahkan di Bekasi ditemui banyak "kuburan sampah impor". Situasi yang sangat menakutkan, mengubur sampah impor, terutama plastik akan terurai ribuan tahun lamanya. Belum lagi sampah impor plastik yang dibakar sebabkan dioxin-furan penyebab kanker dan penyakit lainnya.
Bentuk sampahnya, ballpress ditali kawat berbeda dengan sampah kita, seperti yang ada di pemukiman, kantor, tempat pembuangan sementara (TPS), dll. Bentuknya scrap/dipress, bahkan disertai karung-karung sangat besar. Sampah impor terasa berbau limbah B3. Itulah yang diduga kuat ada kandungan atau terkontaminasi limbah B3.

Selama ini para importir sampah dan otoritas pemberi lisensi resmi dan networking telah mendapat peluang yang lumayan menggiurkan. Terutama yang menjadi pelaku bisnis sampah impor, mereka dapat duwit sangat besar bersamaan datangnya sampah, selanjutnya di dalam negeri sampah impor itu laku dijual. Jadi dapat dua keuntungan menggiurkan, belum lagi sisa-sisa/limbahnya dilimpahkan ke pihak ketiga.

Semacam cuci tangan dari tanggung jawab. Suatu bentuk tindakan buruk yang sulit diterima akal sehat?!
Permasalahan impor dan dagang sampah ini akan membesar dan sangat komplek serta rumit. Penyelesaian semua itu tergantung pada kebijakan nasional, sangat tergantung pada Keputusan Presiden RI. Selayaknya menyetop impor sampah, seperti Cina dengan kebijakan "National Sword", tutup kran impor sampah awal 2018. Kedua, melakukan pembersihan sisa-sisa sampah impor yang dibuang di sembarang tempat, termasuk yang dikubur di bekas galian tanah. Pembersihan sampah itu jadi tanggung jawab perusahaan importir. Ketiga, melakukan remediasi/pemulihan lingkungan.* (6/7/2019 )
Bagong Suyoto, Ketua Umum Asosiasi Pelapak dan Pemulung Indonesia (APPI) dan Ketua Koalisi Persampahan Nasional (KPNAS). Suhadi/Uci

Editor : Saiful

Diberdayakan oleh Blogger.