Header Ads

Puluhan Massa Pejuang Kartu Sehat Gelar Aksi Demontrasi di Gedung DPRD Kota Bekasi.


Aksi Demo Pejuang Kartu Sehat di DPRD Kota Bekasi  (foto: Edi Sahedi)

POSPUBLIK.NEWS.COM
Kota Bekasi-Puluhan massa yang  Pejuang Kartu Sehat Bekasi menggelar Aksi Demontrasi di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi, Senin (16/12/2019).

Dalam aksi Demontrasi tersebut i dari puluhan massa aksi  telah melakukan memblokade Jalan Chairil Anwar, Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi Jawa Barat.



Hasil Pantauan Wartawan Pospublik.news.com dilokasi, terjadi aksi saling dorong antara Aparat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol Pp) dan Kepolisian dengan peserta aksi Demontrasi dari Pejuang Kartu Sehat.


Aksi saling dorong itu terjadi ketika massa mencoba memaksa untuk masuk ke halaman gedung DPRD Kota Bekasi.  Namun Pihak aparat yang bertugas diarea yang berjaga melarang massa untuk masuk dalam halaman kantor DPRD Kota Bekasi.

Dalam Hal tersebut tidak bisa masuk ke area kantor DPRD Kota Bekasi makas secara serentak dari puluhan massa also Demontrasi Pejuang Kartu Sehat,  nekat memblokade jalan sambil berteriak-teriak dengan pengeras suara. Akibatnya, polisi terpaksa mengalihkan lalu lintas bagi pengendara yang mengarah ke Tol Bekasi Timur.

Koordinator Aksi, Latief mengatakan bahwa aksi massa untuk mendorong agar legislatif mendukung penuh kebijakan Pemerintah Kota Bekasi dalam sistem Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) dalam produk Kartu Sehat berbasis Nomor Induk Kependudukan (KS-NIK).

Sebab, kabar yang beredar diberhentikannya Kartu Sehat andalan Pemkot Bekasi atas dorongan DPRD Kota Bekasi.

“Kami meminta agar DPRD berpihak kepada masyarakat. Jangan malah membentuk kekuatan untuk meniadakan kebijakan yang telah berpihak kepada rakyat kecil,” kata Latief dalam pengeras suaranya.

Sementara itu, Anggota DPRD Kota Bekasi Fraksi PDI Perjuangan, Arief Rahman Hakim membantah kabar jika buntut pemberhentian Kartu Sehat mulai awal Januari 2020 adalah bentuk atau dorongan DPRD.

Saya tegaskan jika semua Fraksi di DPRD Kota Bekasi telah menyetujui dan menganggarkan Kartu Sehat dengan besaran nilai mencapai Rp 400 miliar,” kata Arief ditengah-tengah peserta aksi.

Menurutnya, pemberhentian Kartu Sehat itu atas Undang-Undang dan Permendagri dimana Jamkesda harus terintegrasi dengan Jaminan Kesehatan Nasional (Jamkesnas) melalui Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

“Kalau kita (DPRD) sudah bersepakat dengan Wali Kota Bekasi. Bahkan kami juga mendukung Pemkot untuk melakukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi (MK). Jadi kita ini (DPRD) hanya menjadi korban opini dan tersudut menjadi dalang dihentikannya KS,” pungkasnya. (Red)


Reporter : EDI SAHEDI / HERMAN

Editor.    : Saiful





Diberdayakan oleh Blogger.