Warga Mengeluhkan PPDB Online Lewat Data Kependudukan NIK dan e-KTP belum 1 Tahun Tak Bisa Terkoneksi dan Terditeksi



Kumpulan warga masyarakat saat verifikasi data NIK -e-KTP di Dinas Dukcapil Kota Bekasi 

POSPUBLIK.NEWS.COM
Kota Bekasi - Warga Masyarakat yang berdomisili di kota Bekasi dalam data kependudukan NIK-e-KTP yang belum genap 1 (satu) tahun tak terdeteksi , sehingga perlunya dinas pendudukan dan Catatan sipil  serta dinas pendidikan Kota Bekasi untuk mempermudah dalam verifikasi/validasi berkas terkait pendaftaran PPDB 2020/2021 seperti Kartu Keluarga (KK), Akte Kelahiran, PKH, KIP, PIP, Jamkesmas dan lain-lain. Selasa hingga Rabu (10/06/20)

Namun kenyataan nya mereka mengeluhkan pendaftaran PPDB terutama kolom NIK e KTP yang tidak terkoneksi ke Dukcapil.

"Saya mau mendaftarkan anak sekolah kok hampir semua masalahnya sama tentang NIK (nomor induk kependudukan) yang tidak terdaftar. Kami coba urus ke Dukcapil, Disdik dan Kecamatan tapi tetap aja gak bisa,"ucap salah satu orang tua siswa yang mendatangi kantor Dukcapil Rabu (10/6/2020).

Sementara itu Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kota Bekasi Taufil Hidayat melalui Sekretaris Dukcapil Ridwan membenarkan adanya sejumlah warga yang datang ke Dukcapil yang menanyakan tentang sistem PPDB terutama terkait pencantuman NIK (nomor induk kependudukan).

"Kami (Dukcapil) bukan yang membuat sistem PPDB. Itu Disdik dan pihak ke tiga (Telkom). Dan dalam Perwal PPDB menyebutkan bahwa untuk pengisian NIK (e KTP) pendaftar minimal 1 tahun berdomisili di Kota Bekasi,"ungkap Ridwan.

"Nah kalau misalkan ada warga yang mendaftar kurang dari 1 tahun domisili di Kota Bekasi ya pasti tertolak oleh sistem yang dibuat oleh pihak ketiga. Jadi bukan Dukcapil yang menolaknya," sambungnya.

Lalu, kata Ridwan, bagi yang belum 1 tahun bisa mengurus surat keterangan di kecamatan dan akan diputuskan diterima atau tidak itu kewenangan  Disdik Kota Bekasi.

"Bagi yang belum satu tahun domisili di Kota Bekasi, bisa mengurus surat keterangan di kecamatan. Nanti tetap keputusan ada di Disdik Kota Bekasi,"paparnya.

Ridwan menyebut dalam Surat Dinas Pendidikan juga disebutkan tidak ada verifikasi/validasi berkas terkait pendaftaran PPDB 2020/2021 seperti Kartu Keluarga (KK), Akte Kelahiran, PKH, KIP, PIP, Jamkesmas dan lain-lain.

"Data-data tersebut cukup diunggah di website PPDB Online. Jadi tidak perlu verifikasi atau validasi lagi. Semua sudah dikunci di sistem yang dibuat oleh Disdik dan pihak ketiga (telkom)," tuturnya.

"Jadi masyarakat tidak perlu datang ke Dukcapil. Karena kami hanya menyimpan data warga saja. Sedangkan sistemnya dibuat oleh Disdik," tandasnya.

Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Inayatullah saat dikonfirmasi hingga berita ini diturunkan belum merespon.(*Red)


Reporter : Didi Aj
Editor.      : Saiful 

Posting Komentar

0 Komentar