POSPUBLIKNEWS.COM
Kota Bekasi -Puncak Hari Pers Nasional (HPN) di Gedung Juang Tambun, Bekasi, yang diadakan oleh beberapa organisasi pers yang tergabung di Bekasi Raya, menjadi tanda tanya besar ketidak hadirannya bupati kabupaten Bekasi yang akhir- akhir ini sibuk dengan berkonten.
Kehadiran para petinggi pemerintahan sangat diharapkan para jurnalis, Namun miris, khususnya Bupati Kabupaten Bekasi, menjadi sorotan yang membingungkan.
Koordinasi yang Matang sudah di lakukan panitia HPN, Dengan berbagai stakeholder pemerintahan kabupaten Bekasi, bahkan ke nomer HP pribadinya.
Sangat disesalkan sebagai pejabat publik tidak ada respon atau itikad baik menjawab pesan WhatsApp berkali kali dari panitia HPN. Yang dimana masyarakat melihat diakun akun sosial pribadinya yang cepat dan tanggap tapi aslinya yang jurnalis lihat terkesan sombong.
Meskipun demikian, ketidakhadiran Bupati Ade Kuswara Kunang dalam acara puncak Hari Pers Nasional tidak menjadi surut semangat para wartawan Bekasi Raya.
Ketidak hadirannya bupati kabupaten Bekasi menimbulkan pertanyaan. Apakah ini sebuah ketidakhormatan terhadap jurnalis dan media?
Bupati Kabupaten Bekasi yang baru menjabat, dengan program 100 hari kerja dimana kita lihat sibuk dengan pencitraan, dengan membangun akun sosial media pribadinya bahkan akun akun lainnya yang ikut mendongkrak pencitraan dengan berkonten mengikuti jejak gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
Ade Kuswara Kunang baru menjabat bupati kabupaten Bekasi, pejabat publik sibuk dalam 100 hari kerja gemar pencitraan diri di akun sosial media. Saking sibuk membangun kepopuleran menjabat bupati berkonten akhirnya mengabaikan kewajiban resmi, memperkuat dugaan bahwa ada kesalahan dalam prioritas.
Wakil Wali Kota Bekasi, Abdul Harris Bobiho Sebaliknya, Wakil Wali Kota Bekasi, Abdul Harris Bobihoe, menunjukkan kehadirannya dalam acara tersebut. Ini menjadi contoh bagus bagi para jurnalis bahwa ada pihak di pemerintahan yang masih menghargai peran media dan berusaha hadir dalam acara-acara penting.
Ketidakhadiran Bupati menjadi refleksi bagaimana pemerintahan daerah harus lebih peka terhadap pentingnya media dan komunikasi.
Hari Pers Nasional (HPN) Bekasi Raya seharusnya menjadi momentum untuk mempererat hubungan antara pemerintah dan media, bukan sebaliknya. Harapannya, kejadian ini dapat menjadi pelajaran bagi para pemimpin agar lebih memperhatikan undangan dan kebutuhan media di masa mendatang.
Masyarakat bisa melihat bagaimana ketidakhadiran seorang pemimpin dapat mempengaruhi persepsi publik terhadap pemerintah. Penting bagi para pemimpin untuk memahami bahwa kehadiran dalam acara-acara semacam ini bukan hanya sekadar formalitas, tetapi juga bagian dari tanggung jawab mereka untuk menjaga hubungan baik dengan media dan masyarakat.
Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Harris Bobihoe menghadiri Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) Bekasi Raya tahun 2025, yang terlaksana di Gedung Juang, Bekasi.
Ketidakhadiran bupati kabupaten Bekasi Ade Kuswara Kunang, Acara berlangsung meriah di gedung penuh sejarah itu.
Bang Harris sapaan akrab wawali Kota Bekasi mengungkapkan kolaborasi dan hubungan baik yang terjalin antara Pemerintah daerah dan Insan Pers dapat terus dibina.
Diharapkan, insan pers terus menjadi mitra pemerintah. “Kita tingkatkan kolaborasi dan sinergitas antara Pemerintah daerah, Pers dan masyarakat,” kata Wawali Abdul Harris saat menyampaikan sambutan didepan para hadirin yang hadir.
Menurutnya, kerja jurnalis menjadi sudut pandang lain dari pemerintah dalam rangka pembangunan di Kota Bekasi.
Pers diharapkan turut serta mengedukasi masyarakat mengenai program pembangunan di Kota Bekasi. Mengingat, di era digital banyak informasi yang beredar dan terkadang diragukan kebenaran informasi tersebut.
“Bersama kita menjaga dari pemberitaan yang menyesatkan atau hoax, berkolaborasi mencerdaskan masyarakat kita dengan pemberitaan yang mengedukasi serta memberikan pencerahan,” ujar Wawali Abdul Harris Bobihoe.
Sebagai pilar demokrasi, lanjut Wawali Abdul Harris Bobihoe, pers menjadi pengawas dan koreksi atas pelaksanaan program pembangunan daerah.
“Hal tersebut sejalan dengan konsep pembangunan di Kota Bekasi yang mengedepankan prinsip kolaboratif, untuk bersama mewujudkan kota yang nyaman serta sejahtera warga masyarakatnya,” terangnya.
Wawali, pers diharapkan jadi tulang punggung kehidupan demokrasi di Kota Bekasi. Pers harus berdaya dan bermanfaat bagi masyarakat dan pemerintah daerah,” tutupnya.
Sekaligus harus mampu mengawal pembangunan daerah. Menurutnya, pers bukan hanya membuat opini maupun karya jurnalistik. Tapi juga mampu membuat kajian yang disampaikan ke pemerintah daerah sebagai sumbangsih terhadap kemajuan daerah.
“Tetap patuhi regulasi, kode etik jurnalistik, dan peraturan perundang-undangan,” tutupnya. (Red)
